LiputanOnline.com, Natuna - Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Konferensi pers terkait dampak sosial Observasi WNI dari Wuhan di Kabupaten Natuna bertempat di ruang rapat kantor Bupati Natuna Jl Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur,  Kamis (6/02/2019).

Bupati Natuna Drs.H.A.Hamid Rizal M.Si, menyampaikan bahwa sebelumnya masyarakat Kabupaten Natuna meminta Bupati dan rombongan terkait agar menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana, namun dengan kegiatannya yang begitu padat, maka rombongan Bupati tersebut diterima oleh Menkopokhukam, Menteri luar Negeri dan Menteri Kesehatan bertempat di Kemenkopolhukam.

Dalam pertemuan tersebut Bupati menyampaikan permintaan masyarakat Natuna diantaranya:
*Agar WNI Wuhan dipindahkan ke kapal KRI
* Agar dibangun posko kesehatan agar keluhan masyarakat terakomodir.
* Masyarakat Natuna mendapatkan informasi yang berimbang.

* Agar diperhatikan dan disediakan sarana dan prasarana  terutama di rumah sakit karena masih tipe C

" Kita berharap bisa ditingkatkan menjadi tipe B, kalau perlu tipe A sekalian karena Natuna pintu gerbang dari Indonesia bagian barat di utara," tegas  Hamid.

Hamid Rizal menyampaikan dan berharap kepada pemerintah pusat, seandainya terjadi hal-hal diluar perkiraan agar menteri kesehatan mempasilitasi serta dukungan untuk warga Kabupaten Natuna.

Selanjutnya Hamid Rizal menyampaikan jawaban dari pemerintah pusat yang dikatakan oleh Menkopolhukam mengenai keterlambatan menyampaikan informasi dikarenakan operasi evakuasi kemanusiaan WNI di Wuhan hanya diberikan satu kali 24 jam, harus bisa keluar dari Wuhan.

Dikatakannya bahwa WNI yang keluar dari Wuhan tersebut merupakan warga yang steril dan sehat. " yang batuk dan pilek tidak boleh keluar, itu perintah dari WHO dan pemerintah Tiongkok," ucap Hamid.


Oleh sebab itulah terjadi keterlambatan menginformasikan karena juga menunggu izin dari pemerintah Tiongkok, ungkapnya.

Terkait tempat evakuasi WNI Wuhan di Indonesia, Hamid rizal menyampaikan sudah dipilih beberapa tempat yaitu di Biak, Morotai pangkalan militer terakhir di Natuna, dan ini evakuasi harus di pangkalan militer.

Evakuasi di Natuna Hamid mengatakan, Natuna merupakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh WHO untuk Observasi selama 14 hari, dan pangkalan yang cocok adalah pangkalan militer di Kabupaten Natuna.

Hamid Rizal mengharapkan kepada seluruh elemen lapisan masyarakat dan pemerintahan agar tidak usah khawatir karena semua ini sudah ditangani sesuai dengan prosedur dari WHO.

Hamid juga mengatakan pemerintah daerah, DPRD dan DPR RI komisi 9 juga telah meminta kepada pemerintah pusat agar mengusahakan membangun posko dan kantor sementara di Natuna dan menyampaikan kepada Kemwnkea RI agar menambah dan melengkapi pasilitas kesehatan untuk di Natuna.


" Dalam waktu singkat ini kita telah meminta kepada Kemenkes RI intuk menambah tenaga medis, baik untuk menangani WNI Wuhan maupun untuk masyarakat termasuk pisikiater" terang Hamid.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh para pinpinan dan anggota DPRD Natuna, Sekda Natuna, FKPD serta awak media Nasional dan lokal. (red)

Sumber :siagaonline.com