Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diresmikan Jalan Tol Permai Besok,Gubernur Riau Harap Jalan Tol Permai Digratiskan Sementara
    02 Polda Sumatera Utara Berhasil Menangkap 6 Pelaku Pembunuh A siong,Diantaranya merupakan Oknum Aparat
    03 BKKBN Pusat Apresiasi Kampung KB Berkah Bersama
    04 Kai Havertz Jadi Bintang Kemenangan Chelsea di Babak ketiga Piala Liga Inggris
    05 Masyarakat Siak Hulu Resah dengan Adanya Judi Togel, di Kecamatan Siak Hulu
    06 Baznas Sidrap Terima Predikat “Wajar” pada Hasil Laporan Auditor Independen
    07 Alasan Febri Diansyah Mundur dari KPK: Kondisi Politik-Hukum Berubah
    08 Presiden akan Resmikan Jalan Tol Permai Besok Secara Virtual
    09 Walikota Bakal Terapkan PSBM di Tiga Kecamatan Lainnya
    10 Dinas PUPR Kota Pekanbaru Gesa Perbaikan Jembatan Menuju Perkantoran Tenayan Raya
    11 Wakil Bupati Tapteng dan Kapolres Tapteng Tinjau Desa Sitio-Tio Hilir Kecamatan Pandan
    12 Verifikasi Data Non Asn, Pemkab Sidrap Dan Bp Jamsostek Adakan Pertemuan
    13 Wabup Polman Pantau SKB Cpns Di Kabupaten Sidrap
    14 Bappeda Tapteng Gelar Rapat Tindak Lanjut Pemutakhiran,Sub Kegiatan RKPD Tapteng Tahun 2021
    15 Tingkatkan SDM,Pemkab Sidrap Dan STIM-LPI Makassar Jalin Kerja Sama Ini Intinya...!
    16 Tak Pakai Masker di Pelalawan Siap-siap Kena Denda Rp 100 Ribu
    17 Program TMMK Ke-109 Kabupaten Sidrap Resmi Dibuka
    18 Federasi SBSI Lakukan Tuntutan Buruh Disnaker Riau, Beri Waktu 21 Hari Kalender ke Depan
    19 Disnakkan Sidrap dan UPTD Pembibitan Ternak Sulsel Lakukan Tranfer Embrio Sapi
    20 SEKDA SIDRAP TINJAU PELAKSANAAN SKB CPNS
    21 SKB CPNS SIDRAP DIMULAI HARI INI
    22 Pemko Pekanbaru Sambut Baik Kehadiran RSA Nusa Waluya II
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA