Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
   
 

Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

"Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

"Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

"Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

"Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

"Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

"Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



Editor    :Rius H.
Sumber :Detik.Com



 
Berita Lainnya :
  • Secara Virtual Kemendagri Buka Rakor Inspektur Se-Indonesia di Hadiri Wabup dan Kapolres Rohul
  • Kelmi Amri Hadiri Penutupan Turnamen Karang Taruna Haiti Karya Tahun 2022/2023
  • Diduga Dana Desa Belum Terealisasi,Kades Kampung Baru Kurniawan Disorot Warga
  • Budiman Lubis Terima SK Menakhodai Pengurus DPC Gerindra Rohul Sukiman Turun Tahta
  • Tingkatkan SDM, Pemkab Siak-UGM Jalin Kerjasama
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Secara Virtual Kemendagri Buka Rakor Inspektur Se-Indonesia di Hadiri Wabup dan Kapolres Rohul
    02 Kelmi Amri Hadiri Penutupan Turnamen Karang Taruna Haiti Karya Tahun 2022/2023
    03 Diduga Dana Desa Belum Terealisasi,Kades Kampung Baru Kurniawan Disorot Warga
    04 Budiman Lubis Terima SK Menakhodai Pengurus DPC Gerindra Rohul Sukiman Turun Tahta
    05 Tingkatkan SDM, Pemkab Siak-UGM Jalin Kerjasama
    06 Wabup Kunker Penanaman Jagung Desa Sei Kuning,Ajak Warga Desa Sei Kuning Senam Sehat Bersama
    07 Tentang Kode Etik Tata Tertib DPRD Rohil,Pansus II DPRD Rohil Kembali Pembahasan Ranperda
    08 Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023,Bupati Rohul: Siap Komitmen Ikuti Arahan Presiden
    09 Gubri Lantik Pengurus DHC 45 Rohul,H.Sukiman:Semoga Menjadi Pelopor Penerus Perjuangan Pahlawan
    10 Akibat Debu Berhamburan, Sejumlah Warung Ditutup
    11 Plt Bupati Kuansing Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Dan Pengurus IKKS
    12 Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem Bupati Alfedri Target 2024 Nol Persen
    13 PLT Bupati Kuansing Tekankan Saat Pelantikan Eselon lll,IV Yoyalitas dan Kekompakan Menjadi Warning
    14 Bentuk Tim Kecil Kelola Sampah di TPA Muara Fajar,Pemko Segera Beri Keputusan Proposal PT Mars
    15 Tanda Tangani Pj Walikota Pekanbaru Serah Terima Jabatan Kepala Satpol PP,Laksanakan 3 Tugas Penting
    16 Terkesan Tertutup Saat Mengkonfirmasi Awak Media Kebakaran di SPBU Kebun Nenas Desa Jake
    17 Komit Pemko Pekanbaru Tingkatkan Budaya Kerja Berintegritas, Bersih dan Melayani
    18 Jalan Lintas PT SIR Resmikan Gubernur Riau,Arief Setiawan Ungkapkan Jarak Tempuh 1.5 Jam
    19 Pemerintah Pekanbaru Lakukan Berbagai Upaya Kendalikan Inflasi di Momen Nataru
    20 Peninjauan Rumah Ibadah Perayaan Natal Pj Wali Kota Pekanbaru, Pastikan Berjalan Dengan Baik
    21 Praktik Pencurian Uang Negara Melalui Poyek Pembangunan Infrastruktur
    22 Ratusan Calon Penumpang Kapal Menuju Nias Terlantar di Pelabuhan Sibolga,Calon Tiket Berkeliaran
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA