Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Kejari Panggil Empat Saksi Buru Otak Dugaan Korupsi BPRS Kota
  • Jum'at Barokah,Kapolsek Berikan Bantuan Sembako Kepada Lansia dan Warga Kurang Mampu
  • Halal bi Halal IKLA Kuansing Berjalan Dengan Rasa Penuh Kekeluargaan
  • Kenal Pamit Kapolsek Kuantan Hilir dan Kanit 1 ResNarkoba, Kapolres Kuansing
  • Kapolres Kuansing Diwakili Waka Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kejari Panggil Empat Saksi Buru Otak Dugaan Korupsi BPRS Kota
    02 Jum'at Barokah,Kapolsek Berikan Bantuan Sembako Kepada Lansia dan Warga Kurang Mampu
    03 Halal bi Halal IKLA Kuansing Berjalan Dengan Rasa Penuh Kekeluargaan
    04 Kenal Pamit Kapolsek Kuantan Hilir dan Kanit 1 ResNarkoba, Kapolres Kuansing
    05 Kapolres Kuansing Diwakili Waka Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri
    06 Polsek Singingi Kembali Tertibkan Aktifitas PETI di Kelurahan Muara Lembu
    07 Sebanyak 122 Warga Kepenghuluan Bagan Nibung Terima Sertifikat Tanah Gratis
    08 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing Bekuk Pengedar Shabu di Pasar Benai Kuansing
    09 Kasi Intel Sertijab,Rinaldy Jabat Kasi Pidum Kajari Lampung Selatan
    10 Halal Bihalal GP Ansor Rohil Sekaligus Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor dan Rumah Toleransi
    11 Kepala Murid Bocor, Pihak SDN 001 Koto Rajo Kuansing Lepas Tangan
    12 Tahun 2022 Anggaran Untuk Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana Disdikpora Kuansing Sebesar Rp34Miliar
    13 Harga Sawit Anjlok,Koalisi DPRD Kuansing Diduga Mencair
    14 Ketua DPRD Kuansing dan Gabungan Komisi-komisi Sidak ke PKS PT Tamora Argo Lestari
    15 Akibat Angin Kencang Pohon Tumbang di Areal Wisata Aroma Pecco Satu Warung Warga Tertimpa
    16 Kapolsek dan Kades Turun Langsung Tertibkan Aktifitas PETI di Desa Koto Rajo
    17 Wako Ahmadi Hadiri Tasyakuran Khotmil Al-Qur'an Hafidz/Hafidzah 30 Juz
    18 Komisi II DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Lakukan Inspeksi Mendadak
    19 Kapolres Kuansing Halal Bihalal Bersama Personilnya,Mohon Maaf Lahir dan Bathin
    20 Aktifitas PETI Masih Marak di Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik
    21 Satgas Ops Ketupat Lancang Kuning 2022 Polres Kuansing Tingkatkan Patroli Pengamanan di Pos Terpadu
    22 Tim Supervisi Ops Ketupat Lancang Kuning 2022 Polda Riau Kunjungi Polres Kuansing
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA