Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
   
 

Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

"Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

"Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

"Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

"Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

"Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

"Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



Editor    :Rius H.
Sumber :Detik.Com



 
Berita Lainnya :
  • Oknum Satpam DPRD Kota Medan Larang Wartawan Meliput
  • Desak Anggaran Kerja Sama Publikasi Media di Diskominfo Kuansing Ditingkatkan
  • Sadis, Ibu dan Anak di Temukan Bersimbah Darah Sudah Tidak Beryawa
  • Plt Bupati Suhardiman Amby Kembali Lantik 43 Pj Kades, 8 Orang Wajah Baru
  • Tim Gabungan Polres Kuansing Lakukan Penertiban PETI di Dua Lokasi
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Oknum Satpam DPRD Kota Medan Larang Wartawan Meliput
    02 Desak Anggaran Kerja Sama Publikasi Media di Diskominfo Kuansing Ditingkatkan
    03 Sadis, Ibu dan Anak di Temukan Bersimbah Darah Sudah Tidak Beryawa
    04 Plt Bupati Suhardiman Amby Kembali Lantik 43 Pj Kades, 8 Orang Wajah Baru
    05 Tim Gabungan Polres Kuansing Lakukan Penertiban PETI di Dua Lokasi
    06 Dikenal Oknum Pejabat Pemko Gagal Paham UU KIP, Martin LSM Pepara RI Minta Pj Walikota Evaluasi
    07 Instruksikan Seluruh Jajarannya, Plt Bupati Suhardiman:Laksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab
    08 Kunjungan Silaturahmi Aliansi Wartawan Kerinci Mudik,Sambut Baik Oleh Ketua DPRD Kab.Kerinci
    09 Muslim dan Gamal Harsum dipastikan Maju Sebagai Calon Anggota Legislatif Provinsi Riau
    10 Dorong Percepatan Untuk Kemajuan Daerah, Pemda Kuansing MoU Dengan UGM Yogyakarta
    11 Tim Atlet Polres Kuansing Sabet 7 Medali Di Kejurda INKANAS 2022
    12 Sukseskan Pemilu 2024, RAPI SUMUT Mengadakan Seminar Sosialisasi Cegah Konflik Ditengah Masyarakat
    13 Infomasi di Media Sosial Facebook Warga Terkait PETI,Satreskrim Polres Lansung Sisir Lokasi
    14 Diduga Sebagai Arena Judi Sabung Ayam,Dilakukan Penggerebekan Oleh Tim Gabungan
    15 Riau Darurat Narkoba, Sahabat Polisi Indonesia Sambangi BNN
    16 Bejat, Seorang Paman Tega Setubuhi Ponakan Sendiri
    17 Tertibkan PETI, Kapolres Kuansing AKBP Rendra Oktha Dinata Terjun Langsung ke TKP
    18 Penyesuaian Harga BBM, Polres Kuansing, Pemda dan Instansi Terkait Gelar FGD
    19 Polres Kuansing Dalami Keterangan Dua Tersangka PETI di Desa Pintu Gobang Kari
    20 Ditengah Ekonomi Terpuruk, DPRD Rohil Malah Studi Banding Ke Lombok
    21 Aktivitas PETI Meresahkan dan Membahayakan Masyarakat Ditertibkan Polsek Kuantan Mudik
    22 Polres Kuansing Bagikan 370 Paket Sembako, Supir Truk: Terimakasih Bapak-Bapak Polisi
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA