Pelalawan- LiputanOnline.com - Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Harris Tahun 2021 dan tidak sedikitnya masyarakat Kecamatan Pkl Kerinci mengaku kecewa terhadap pemerintahannya.

Pasalnya, Tahun 2021 ini, Bupati HM.Harris dinyatakan genap 10 tahun memimpin Kabupaten Pelalawan dan di akhir masanya itu dinilai gagal melakukan penataan Kota Pkl Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Kendatipun APBD Pelalawan dianggarkan setiap tahunnya dengan angka yang mendekati Rp. 2 Triliun. Namun, untuk merubah Kota Kecamatan Pkl Kerinci sebagai icon kabupaten Pelalawan, dinilai gagal dan tertinggal dengan perkembangan daerah-daerah seusianya di Riau.

Pantauan media ini, selama Kepemimpinan Bupati Harris belum ada pembangunan yang bisa dibanggakan. Walaupun Bupati ini telah mendirikan sebuah Kampus Teknopark di daerah kelahirannya (Kec. Langgam-red) dan lokasi itu, bukanlah tempat strategis karena akses jalannya menuju Kampus itu penuh dengan tantangan dan sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

"Siapa saja yang akan mau kesana dan harus siap-siap menghadapai tantangan pertama yaitu diselimuti oleh debu di Jl.Koridor PT. RAPP. Kemudian tantangan kedua adalah menghadapi banjir setiap tahunnya sehingga akses jalan menuju ke Kampus kebanggaan Harris itu sulit ditempuh karena dihalangi banjir,"

Anggaran APBD Pelalawan sejak 10 Tahun Kepemimpinan H.M. Harris banyak tertelan di daerah itu bahkan diperdiksi menelan ratusan Miliar termasuk biaya yang diperuntukan untuk mendatangkan beberapa kali para menteri.

Anggaran APBD yang tertelan di daerah Kecamatan Langgam itu, sungguh ironi. Pihak penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan pemeriksaan dan Pulbaket terkait APBD Pelalawan yang dimanfaatkan di daerah itu selama 10 Tahun lamanya.

Bukan hanya itu saja yang menjadi topic pembicaran hangat di kalangan masyarakat menjelang Pilkada 9 Desember 2020 ini. Bahkan penggunaan anggaran dana APBD Pelalawan untuk Wisata Danau Tajwid juga menjadi topic pembicaraan.

Persoalannya, Wisata Danau Tajwid ini, belum jelas manajemen pengelolaannya dan juga kepemilikannya. Pertanyaannya. Apakah Wisata Danau Tajwid tersebut Milik pribadi atau memang aset masyarakat Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan.?

Kekecewaan masyarakat Kecamatan Pkl Kerinci saat ini karena penguasan ini tengah sibuk mempromosikan anaknya di Pilkada 2020 mendatang melalui ajakan dalam penyerahan BLT di masing-masing Desa. Sementara persoalan Kec. Pkl Kerinci terkait banjir tidak dipedulikan.

Padahal, 10 Tahun Bupati H.M.Harris memimpin daerah ini dan Kota Kecamatan Pkl Kerinci yang dikenal sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, terkesan di Anak Tirikan dalam hal pembangunan.

Bupati Harris menganaktirikan Kecamatan Pkl Kerinci ini, bukan hanya dari sektor pemerataan pembangunan saja. Bahkan dalam pembagian BLT Covid-19 juga di anak tirikan.

Sejak wabah Coronavirus Desiase (Covid-19) ini berlangsung dan pembagian BLT di Kecamatan Pkl Kerinci khususnya di Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pkl Kerinci, baru dilakukan tahap pertama. Sementara di Kecamatan-kecamatan lainnya sudah Taham III. Apalagi, saat ini. Penyebaran Covid-19 di Pkl Kerinci sudah banyak terkonfirmasi.

Lucunya, Bupati Harris ini, setelah Pilkada sudah dekat dan baru mengunjungi Tokoh-tokoh dan STM-STM masyarakat untuk meminta anaknya didukung dalam pencalonan Bupati Pelalawan 9 Desember 2020 ini.

Perlu diketahui bahwa selama kesusahan masyarakat Kecamatan Pkl Kerinci, baik dari persoalan kebanjiran rumah dari hasil luapan air parit dan terlebih masalah pembagian BLT Covid-19. Bupati ini tidak pernah mengunjungi dan menanyakan kondisi masyarakat.

"Kepentingan Pilkada Tahun 2020 ini. Bupati Harris tidak segan-segan memohon dukungan masyarakat untuk anaknya yang sedang maju sebagai Calon Bupati Pelalawan."

Sikap adem dan rasa peduli penguasa terhadap masyarakat Setiap mendekati Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan Bupati (Pilkada), Walikota dan Gubernur (Pilgub) misalnya, sudah bukan rahasia lagi karena hal itu merupakan yang lumrah terjadi di dunia Politik.

Biasanya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bermunculan organisasi baru dan STM-STM dengan tujuan mengobral sitruktur organisasinya kepada sang calon.

Dalam hal ini, siapa yang disalahkan, tentu bukan siapa-siapa melainkan pola pikir manusia yang belum cerdas dari pengalaman sebelumnya.

Penguasa hadir didepan pintu dan masuk ke dalam rumahmu tentu hanya dalam momen Pilkada serentak 2020 ini.

Kehadiran penguasa kerumahmu bukan karena melihat kondisi keluargamu dan bukan kerana peduli terhadapmu melainkan hanya membeli pola pikir dangkal mu di Pilkada 2020 ini.



Penulis :Firman Zalukhu
Sumber :Yulianus Halawa