PEKANBARU, Liputanonline.com - Kembali lagi dihebohkan Dana Media Publikasi dilingkungan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru TA 2019 APBD, dan APBDP TA tahun anggaran 2020,  yang mana Dewan Pimpinan Wilayah Riau Media Online Indonesia (DPW-MOI) Riau, bulan juni lalu telah menyurati unsur pimpinan DPRD kota beserta  seluruh ketua Fraksi yang ada.

Untuk memohon rapat dengar pendapat (RDP) terkait  jumlah alokasi dana publikasi selama dua tahun anggaran,hal tersebut telah viral di beberapa pemberitaan media.

Sebagai mana pernyataan Rony sampaikan selaku Wakil Ketua bidang Humas antara Lembaga DPW MOI Riau kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/7/2020).

Menurut Rony, "Alokasi dana publikasi yang bernilai puluhan miliar tersebut disinyalir  tidak transparan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau oknum tertentu, seperti kolege-kolega dikalangan DPRD Kota pekanbaru saja yang diperhatikan,tuturnya.

Untuk ketransparanan  kegunaan anggaran tersebut, kita minta kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru selaku penyambung lidah rakyat, berkenan menerima dan memberi penjelasan kepada kita semua dan publik melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan kita memohon siapa saja pihak-pihak yang menerima anggaran publikasi tersebut, agar dibuka bersama-sama karena selama ini, setiap ditanya anggaran publikasi terkesan ditutup-tutupi oleh Badria Rikasari yang sekarang masih mejabat Plt Sekwan DPRD kota pekanbaru.

Namun sampai saat ini permohonan kita tersebut belum di respon oleh pihak DPRD Kota pekanbaru.

lanjut Rony, bahkan pada saat itu kita dari DPW MOI Riau, melalui pemberitaan media meminta kepada Walikota Pekanbaru dan Ketua DPRD Pekanbaru,agar mempertimbangkan kinerja Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru Badria Rikasari, terkait kinerja beliau (Rika-red) selama  ini yang disinyalir tebang pilih untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah media.

Bukan kita tidak tau bagaimana permaninan mereka  tapi  rekan-rekan wartawan  sudah cukup sabar menghadapi  sikap Rika yang sombang itu, angkuh dan sulit dijumpai, makanya beliau cukup viral di kalanagan media",  jelas Rony.

Bahkan sampai saat ini, ada sejumlah media yang mengeluh dengan penagihan media pada APBD murni TA 2020, yang sampai saat ini belum ter bayarkan oleh sekwan DPRD kota Pekanbaru.

Dan di anggaran APBDP TA 2020 kembali terulang hal yang sama ke tidak transparaan oleh sekwan DPRD kota pekanbaru, yang mana sampai akhir Nopember ini balum tau ke gunaan dana publikasi media dan berapa anggarannya yang disalurkan.

Ganda Mora Direktur LPSPK3-RI. Sengat mengkritisi terkait penggunaan dana media, sebab bilamana sudah dianggarkan seharusnya di pergunakan untuk pembinaan seluruh media, yang aktif memberitakan perkembangan pembangunan dan majunya kota madya Pekanbaru, "jangan pilih kasih dan harus transparan, kita juga minta BPKRI mengaudit penggunaan anggaran tersebut merupakan dana Media itu sudah hak bagian Media dan yang disalurkan harus transparan",Tegas Ganda Mora.

Lanjut Ganda, juga kita berharap kepada anggota DPRD Kota pekanbaru, meminta jangan membiarkan hal ini terus menerus terjadi tiap tahun anggaran media, harus terbuka untuk umum siapa saja Media pengunaan dana publikasi jangan ada yang selalu di tutupi.

Bila hal ini terjadi tidak terbuka untuk umum, maka kita dalam waktu dekat kita buat laporan ke penegak hukum dan beberapa pihak terkait lainnya",Ucap Mora sabtu, 21/11/20.

Namun sangat di sayangkan hingga tayang berita ini, belum mendapat tanggapan atau jawaban dari Badria R selaku Plt. Sekwan.(Tim)***Bersambung

Sumber:Mediatransnews.com