Jakarta, LIPUTANONLINE.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp87,59 triliun hingga akhir 2020. Jumlah itu setara 93,06 persen dari pagu tahun lalu, Rp94,12 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Pada masa pandemi covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Basuki dalam keterangannya dikutip dari Antara, Sabtu (2/1).

Ia merinci, total anggaran infrastruktur tersebut termasuk program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai (PKT).

Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja PKT mencapai 97,85 persen dengan serapan tenaga kerja sudah 100 persen.

Guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan program padat karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun.

Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp362,47 miliar. Hingga saat in, progresnya berkisar 98,39 persen.

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp200 miliar, big gun sprinkler 250 unit sebesar Rp3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian resin ester 790,42 ton.

Kemudian, pengadaan alat light weight deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (rumah instan sederhana sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp122,7 miliar, modular RUSPIN (rumah unggul sistem panel instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar, kemudian pembelian tandon air dan biodegester.

Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar.

Lebih lanjut, untuk pengembangan food estate di lahan eks pengembangan lahan gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 hektare.