ROHIL, Liputanonline.com - Tim Investigasi TOPAN-RI DPP, terus suarakan Kepada Aparat Penegak Hukum terutama KPK RI, BPK RI untuk turun ke Lokasi Proyek yang dikucurkan oleh Kementrian Pertanian pada Gapoktan Karya Mulya, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Minggu, (7/3/2021).

Tekait Bantahan Bendahara Gapoktan Karya Mulya terhadap dirinya, Lukman Nur Hakim menilai Budi Santoso belum berkompeten dalam memberikan keterangan. Lukman menilai penjelasan mengenai anggaran proyek terkesan seperti anak-anak.

"Kalau penjelasan mengenai 4,3 Milyar. Itu anak kecil bisa menyebutkan. Akan tetapi masyarakat ingin tahu anggaran dari masing-masing proyek itu". Ucap Lukman

Dilansir dari media Radar.news, Budi Santoso selaku  Bendahara Gapoktan Karya Mulya mengatakan,

"Jelas  bertolak belakang dengan tudingan Topan RI yang mengatakan implementasi proyek itu tidak jelas, masyarakat tidak mengetahui sumber dananya, bekerja masyarakat tempatan, tentu sangat aneh jika mereka tak tau darimana sumber dana proyek Opla itu". Terangnya

Lanjutnya, Lukman Nur Hakim menantang Bendahara Gapoktan Karya Mulya untuk buka-bukaan terkait Bestek. Kemudian, Lukman Nur Hakim berharap besar Kepada Aparat Penegak Hukum KPK RI, BPK RI untuk turun ke lokasi, croscek setiap bangunan proyek.

"Kami tantang Bendahara Gapoktan Karya Mulya untuk Buka-bukaan terkait Bestek dari Proyek ini. Dan kami tetap berharap besar kepada Aparat Penegak Hukum, KPK RI dan BPK RI untuk turun Kelokasi Proyek dan cek bangunan proyek satu persatu. Disana nanti tau siapa benar siapa salah". Pungkas Lukman

Beberapa waktu lalu, Tim Investigasi TOPAN-RI DPP lakukan Investigasi kelapangan dimana Proyek Opla ini dibangun. Banyaknya aduan masyarakat serta Investigasi yang dilakukan, Lukman Nur Hakim temukan Adanya dugaan kejanggalan dan Diduga Proyek yang Ada tidak memenuhi unsur Bestek.(Oky)