PEKANBARU, LIPUTANONLINE.COM - Kegiatan Pembangunan Jalan Penghidupan-Bina Baru dan Jalan Poros Karya Bakti,Aspal. Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2020, rekanan CV.MORIN MAJU JAYA diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sesuai hasil investigasi tim LSM dan Wartawan dilapangan dengan mengacu dokumen pentunjuk teknis dilapangan, diduga kuat pelaksanaan kegiatan telah terjadi pengurangan volume kerja di Jalan Penghidupan-Bina Baru dan Jalan Poros Karya Bakti, Aspal.

Tim LSM bersama rekannya menyampaikan, "Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah V ini, pengaspalan Jalan Penghidupan–Bina Baru dan Jalan Poros Karya Bakti, sepanjang 1,850 KM anggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020 dengan pagu anggaran Rp4.500.000.000,00, penawaran pihak rekanan CV.MORIN MAJU JAYA sebesar Rp 4.228.634.110,18,- Lokasi Pekerjaan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, diduga bahwa dalam pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai perencanaan dari awal, maka dari itu akan kita laporkan kegiatan ini dipihak Kejati Riau dan beberapa Instansi lainnya menyangkut kegiatan ini".

Sesuai hasil investigasi tim LSM dan Wartawan dilapangan, ditemukan yang dikerjakan hanya sekitar 1,200 Km. Maka dengan adanya indikasi pengurangan volume pekerjaan, otomatis akan berdampak terhadap berkurangnya material yang digunakan.

Material yang digunakan seperti Timbunan Pilihan, Base B, Base A serta material aspal AC-WC. Selain itu, dilapangan bahwa tanah eksisting sebelum pekerjaan ini dilakukan sudah ada timbunan base dan sebagian bekas aspal Sehingga selisih antara tanah dasar dengan aspal baru 35 cm karena adanya pekerjaan Base B dan Base A.

Tetapi fakta dilapangan hanya sekitar 15 cm,sehingga kita simpulkan pekerjaan base B tidak dilaksanakan.

Selanjutnya pekerjaan timbunan pilihan untuk bahu jalan, juga tidak terlihat tanda dilaksanakan dilapangan.

Kami menduga dalam kegiatan proyek ini dapat menyebabkan kerugian terhadap negara yang cukup besar. Khusus untuk proyek ini diduga telah terjadi kerugian negara mencapai  Rp 2.199.226.000. Sebagai mana Dokumen pentunjuk yang kita peroleh dilapangan.Pengkasnya Tim LSM.

Melalui Kabid PUPR Afrudin Amga Kampar saat dikonfirmasi kegiatan tersebut melalui komunikasi selulernya (17/12/22) menyampaikan,"nanti saya sampaikan kepada PPTK nya biar dia yang menjawab kegiatan ini, pekerjaan ini tahun 2020 saya kurang tau biar PPTK nya aja nanti, hari senen abg janji cari PPK nya.Pungkasnya melalui Whatsappnya.

Tim LSM tidak puas konfirmasi memalui Kabid PUPR diteruskan kepada Kepala Dinas PUPR AFDAL, ST (22/12/2022) melalui komunikasi Selulernya Whatsapp, tidak ada tanggapan sama sekali hanya melihat dan dibaca saja, hingga berita ini diterbitkan.

Selain kegiatan ini beberapa kegiatan lain yang sudah pernah diterbitkan beberapa media Suarapersada.com pada (18/11/22) sebagaimana hasil temuan Investigasi SPKN dilapangan.

Seperti Proyek Pembangunan Jalan Wilayah V untuk Pekerjaan Jalan Bina Baru–(Sp.Tugu)–Koto Damai, Jalan Lubuk Sakai (Sp.Tugu)-Bina Baru (Sp.Tugu) Dan Jalan Bina Baru (Sp.Tugu)–Bukit Sakai.

Pengaspalan sepanjang 3, 150 km yang juga di danai APBD Kampar TA 2020. Dengan Pagu anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00,- yang dimenangkan oleh salah satu kontraktor dengan harga penawaran terkoreksi adalah Rp 6.309.281.633,60,

Temuan tim investigasi SPKN dilapangan bahwa tanah eksisting sebelum pekerjaan ini dilakukan sudah ada timbunan base dan sebagian adalah bekas aspal lama sehingga selisih antara tanah dasar atau timbunan lama dengan aspal baru yang seharusnya 35 cm karena adanya pekerjaan base B dan base A tetapi kenyataan dilapangan hanya lebih kurang 15 cm sehingga kita simpulkan pekerjaan base B tidak dilaksanakan.

Selanjutnya pekerjaan timbunan pilihan untuk timbunan bahu jalan  juga tidak terlihat adanya dikerjakan, urai Romi Frans.

Kami menduga  dalam proyek ini berpotensi merugikan uang negara dari Nilai kerugian negara dari berkurangnya material Base B serta Timbunan pilihan untuk bahu jalan. Sehingga kami menduga sesuai perhitungan kami, dalam kegiatan ini terindikasi kerugian negara sebesar Rp1.723.114.500,-beber nya.

2.Pembangunan Jalan Wilayah V untuk Pekerjaan Jalan Lubuk Sakai–Utama Karya Dan Jalan Mayang Pongkai–Lubuk Sakai (Sp.Tugu) dengan Panjang pekerjaan aspal yang dilaksanakan pada proyek ini  2, 200 Km. Juga di danai dari APBD Kampar dengan Pagu anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00,- yang dimenangkan oleh salah satu kontraktor dengan harga penawaran terkoreksi Rp 4.230.792.6072,19.-

Dalam kegiatan ini, kami juga menduga telah terjadi kerugian negara, dari beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang di tetapkan dalam kontrak.

Yakni, hamparan base B dan base A yang seharusnya dengan ketebalan 35 Cm, tetapi kenyataan dilapangan hanya lebih kurang 15 cm. Begitu juga dengan pekerjaan timbunan pilihan untuk timbunan bahu jalan terindikasi tidak dilaksanakan, terangnya.

Maka dengan adanya temuan ini, SPKN menduga telah terjadi kerugian uang negara sekitar Rp. 1.035.670.200, ujar nya.

Ditegaskan Romi Frans, apa yang kami sampaikan merupakan hasil investigasi tim SPKN dilapangan dan bisa di pertanggung jawabkan. Begitu juga dengan nilai nominal dugaan kerugian uang negara yang kami sampaikan untuk masing- masing proyek.“Dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan hasil hitungan tim yang nantinya akan kami uraikan secara rinci”, kata Romi Frans.

Ia menambahkan, saat ini kami tengah mempersiapkan data-data hasil temuan beserta dokumen proyek yang kami miliki. Minggu depan akan kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau, tutup Romi Frans.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kampar, Afdal,ST yang dimintai komentarnya, Jumat (18/11/2022) melalaui media suarapersada.com menjelaskan, Pekerjaan dan pelaksanaan sesuai kontrak dan berjalan dengan baik mesti ada Audit BPK,Pungkasnya.(Tim)


Editor   :Rius H.
Sumber:Suarapersada.com