Rokan Hulu - Liputanonline.com - Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia(F. SPTI-K.SPSI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Rohul, Senin (06/05/2024).

Para unjuk rasa pekerja buruh menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan aspirasi terkait berbagai isu yang memengaruhi kondisi dan hak-hak pekerja.

Para pekerja buruh menyuarakan aspirasi terkait isu-isu yang memengaruhi kondisi dan hak-hak pekerja serta perlindungan yang lebih baik terhadap pekerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang lebih layak.

Dalam Aksi damai ini dapat menjadi panggilan untuk perubahan yang positif bagi para pekerja di Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun 6 tuntutan yang disampaikan antara lain adalah pertama mereka meminta copot dan Evaluasi Kepala Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rohul, kedua meminta bupati Rohul untuk membuat perbup tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal 60% demi mengurangi tingkat pengangguran, ketiga meminta bupati Rohul segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di SPPP sesuai hasil rapat sebelumnya pada tanggal 23 Juni 2020, karena berdampak langsung kepada F.SPTI dilapangan, keempat meminta bupati Rohul melalui Disnakertrans segera menertibkan seluruh  persoalan serikat pekerja di Rohul.

Lanjut kelima meminta bupati Rohul untuk menghapus sistem Outsourcing di perusahaan untuk tenaga kerja yang bukan ahli, dan terakhir yang keenam meminta bupati Rohul menginstruksikan kepada perusahaan pabrik kelapa sawit agar TBS di bongkar oleh serikat pekerja dengan upah sesuai perbup nomor 35 tahun 2018.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F. SPTI) Rohul M. Sahril Topan, mengatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan respons terhadap ketidakpuasan atas kinerja pemerintah terkait masalah ketenagakerjaan.

" Evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan implementasinya sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," katanya

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah konflik internal dalam serikat pekerja.

" Diharapkan Aksi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah, khususnya Bupati Rohul, untuk lebih responsif terhadap aspirasi pekerja dan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut," tutupnya. (fit)