Rokan hulu, Liputanonline.com - Pemerintah Daerah kabupaten Rokan hulu melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu menggelar Sosialisasi Peremajaan kelapa sawit pekebun melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bertempat di Hotel Gelora, Kamis (06/06/2024).

Dalam kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Bupati kabupaten Rokan hulu H. Sukiman yang diwakili oleh Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si.

Asisten II Drs. Ibnu Ulya, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rohul sangat menyambut baik sosialisasi peremajaan kelapa sawit masyarakat, mengingat banyaknya kebun kelapa sawit yang sudah tua sehingga dibutuhkan peremajaan kembali.

"Luas lahan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 758.813 Ha atau 59 persen nya didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, terdiri dari perkebunan besar negara dan swasta serta perkebunan rakyat swadaya yang merupakan kebun kelapa sawit rakyat terluas di Provinsi Riau,” kata Ibnu Ulya.

Dijelaskannya lagi luasnya areal perkebunan tersebut belum sebanding dengan jumlah produksi yang dihasilkan, mengingat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pekebun seperti kurangnya permodalan yang dimiliki petani swadaya untuk mengolah lahannya, kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya teknis bertanam kelapa sawit.

"Keberadaan BPDPKS yang bertugas untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penghimpunan, penyaluran dana penatausahaan dan pertanggungjawaban serta melakukan pengawasan dana peremajaan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan perannya" ujarnya.

Ditempat yang sama Kadis Disnakbun Agung Nugroho, S.TP, MM. Mengatakan Progres pelaksanaan peremajaan kelapa sawit perkebunan melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Rokan Hulu dimulai sejak tahun 2017 sampai saat ini dengan total capaian rekomendasi teknis Ditjenbun seluas 4200 hektar.

"Untuk tahun 2023 peremajaan sawit rakyat (PSR) ditargetkan seluas 1000 hektar, hingga saat ini, calon pekebun PSR yang sudah diverifikasi dan validasi secara online oleh Disnakbun sebanyak 326 Hektar yang terdiri dari beberapa kelompok" katanya

Disampaikannya lagi untuk pencapaian target PSR ini seperti akan semakin menurun karena banyak kendala yang dihadapi seperti legalisasi lahan dan masyarakat yang belum tertarik namun akan berupaya mencapai target yang telah diberikan oleh kementrian salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ini.(fit)