Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Inspektorat Dalami Adanya Pertimbangan Pertimbangan Khusus PPK dan PA PUPR Tubaba
Selasa, 11-06-2024 - 13:13:36 WIB
Inspektorat Dalami Adanya Pertimbangan Pertimbangan Khusus PPK dan PA PUPR Tubaba
TERKAIT:
   
 

Tubaba, Liputanonline.com - Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menegaskan bahwa tidak di perbolehkan Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang). Tanpa adanya Perundang undangan dan Justifikasi Teknis.

Sehingga Inspektorat Tubaba Berjanji akan melakukan Penelusuran dengan melakukan kordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak pihak terkait alasan Penambahan Persyaratan Tambahan yang diduga membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang.

"Penambahan persyaratan tambahan pada dokumen lelang dalam aturan ini menjelaskan tidak boleh, makanya kita akan pelajari dulu karena dalam aturan itu masih ada yang di bolehkan dengan beberapa kriteria, Berdasarkan Perundang undangan dan Justifikasi Teknis" Kata Muslim. Irban V Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba.

Menurut Muslim, PPK mempunyai Rekomendasi serta Alasan dan Pertimbangan pertimbangan khusus sehingga menetapkan penambahan persyaratan tambahan pada dokumen lelang tersebut.

" Yang pastinya ada Rekomendasinya PPK itu tentunya ada pertimbangan pertimbangan khusus, makanya kita pelajari dulu kalaupun ada penambahan apa yang menjadi pertimbangan khususnya, mereka kan punya hak jawab, makanya saya akan koordinasi dulu dengan pihak pihak terkait" kata Muslim.

Diberitakan sebelumnya,
Diduga Abaikan Surat Edaran LKPP, Dua Paket Proyek PUPR Tubaba Terindikasi Kebocoran Anggaran

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Diduga Mengabaikan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada Proses Tender Dua Paket Proyek Pekerjaan :Pembangunan Gedung Kantor Camat Lambu Kibang dan Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa, milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2024.

Sebab, Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Lelang (Dokumen Tender). Hal itu di nilai membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Proses Lelang yang mengakibatkan Minimnya peserta lelang untuk melakukan Penawaran Sehingga Terindikasi Berpotensi mengarah pada Kebocoran Anggaran.

Padahal, LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran yang di tujukan pada.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Surat Edaran itu menjelaskan.Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis, serta adanya Peraturan Gubernur/Bupati/
Walikota yang mengatur penambahan persyaratan penyedia, yang dapat menghambat dan membatasi keikut sertaan pelaku usaha.
 
Memperhatikan permasalahan di atas, maka perlu menegaskan kembali larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian di tegaskan lagi pada no 2 tentang maksud dari SE tersebut yang berbunyi. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penegasan terkait larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan guna  
mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif.

Adrian, Pengamat Pengadaan Barang dan Jasa Menilai Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Lelang Tender, Mengarah pada Persaingan Usaha tidak Sehat. Sehingga Berpotensi pada Kerugian Keuangan Negara.

"Penambahan persyaratan yang di lakukan Pokja ini kan sudah sangat jelas membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang, Secara otomatis minim peserta sehingga penawaran tidak maksimal, Seharusnya dengan banyaknya pelaku Usaha yang melakukan penawaran maka akan adanya Selisih Harga yang menguntungkan Pemerintah."Kata Adrian. Kamis (6/6/2024).

Adrian menjelaskan dengan minimnya peserta Secara otomatis sangat merugikan Pemerintah.

"Misalkan tender ini di gelar dengan Nilai 1 miliar, apabila banyak peserta maka Peserta  berlomba-lomba melakukan penawaran sampai dengan harga serendah mungkin, dan kelebihan penawaran ini secara otomatis akan kembali ke Kas itulah  keuntungan Pemerintah. "Tukasnya.

Adrian menegaskan, Penambahan Persyaratan Tambahan dapat dilakukan berdasarkan Perundangan- undangan dan Justifikasi Teknis.

Diberitakan sebelumnya, Dinilai Batasi Pelaku Usaha, Lelang Tender di Dinas PUPR Tubaba Tahun 2024 Tuai Keluhan Peserta

Lelang Tender Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Camat Lambu Kibang
Pagu : Rp. 2.500.000.000,- dan Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa
Pagu : Rp. 2.335.020.000,- milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2024 menuai Keluhan dari Peserta Tender.

Sebab, pada Proses Lelang Dua Paket Proyek sebagaimana tersebut diatas Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender) dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga hal itu dinilai memberatkan peserta Lelang sehingga membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Proses Lelang.

Herly. Salah seorang Peserta Lelang mengeluhkan Sikap Pokja UKPBJ menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Pemilihan yang di nilai membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang.

"Dengan adanya Persyaratan Tambahan ini secara tidak langsung ini sudah membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang" Keluh Herly. Selasa (28/5/2024).

Di konfirmasi terpisah, terkait Alasan dan Dasar Pokja UKPBJ menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender).  Pokja UKPBJ Tubaba belum memberikan Tanggapan di konfirmasi melalui WhatsApp tidak di balas.(Efendi)




 
Berita Lainnya :
  • Pemkab Rohil Menggelar Acara Silahturahmi Atas Bertugasnya Kajari Rohil
  • Bupati Kuansing Menghadiri Kegiatan Malam Hiburan Konser Musik Spesial
  • Bupati Kuansing Membuka Acara Festival Pacu Jalur Hulu Kuantan
  • 14 Pejabat Pemkab Meranti Telah Selesai Melaksanakan Evaluasi
  • Bupati Kuansing Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan Mutu SDM
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pemkab Rohil Menggelar Acara Silahturahmi Atas Bertugasnya Kajari Rohil
    02 Bupati Kuansing Menghadiri Kegiatan Malam Hiburan Konser Musik Spesial
    03 Bupati Kuansing Membuka Acara Festival Pacu Jalur Hulu Kuantan
    04 14 Pejabat Pemkab Meranti Telah Selesai Melaksanakan Evaluasi
    05 Bupati Kuansing Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan Mutu SDM
    06 Bupati Kuansing Melepas Sebanyak 28 Atlet Sepak Bola Usia 12-14 Tahun Mewakili Kuansing IFFC
    07 Jam Kerja Kantor Inspektorat Muara Enim Dijadikan Tempat Memasak Kue
    08 Rapat Paripurna Istimewa HUT Lampung Utara Ke-78
    09 Lakukan Kunjungan, PJ Gubernur Riau Janjikan RSUD Rohul Akan Selesai
    10 Rayakan Hari Jadi Pekanbaru Ke-240, Pemko Adakan Bersih Bersih Bersama Pemrov Riau
    11 PJ Gubernur Riau Serahkan 595 SK PPPK
    12 Presiden RI Hadirkan Bantuan Kurban Sapi Hampir 1 Ton
    13 Terjawab Sudah: Pasangan Dr. Adam S.H., M.H. di Pilkada Kuansing 2024
    14 Bupati Rohul Bersama Pj Gubernur Riau Hadiri Haul Allah Syekh Ma'sum Tambusai ke-63
    15 Bupati Meranti Idul Adha di Kampung Halaman dan Kurban 2 Ekor Sapi
    16 Bupati Kuansing Melaksanakan Salat Idul Adha 1445 H Bersama Masyarakat Kenegerian Kari
    17 Pemkab Kuansing Menggelar Pawai Malam Takbiran Hari Raya Idul Adha 1445 H
    18 Pj Walikota Pekanbaru Menggelar Open House di Kediaman Wali Kota
    19 Pj Walikota Pekanbaru Dampingi Pj Gubernur Riau Menyerahkan Bantuan dari Presiden RI
    20 Polres Rohul Potong 18 hewan qurban
    21 Bupati Sukiman laksanakan sholat idul adha 1445 h di masjid islamic center
    22 LAPAS PASIR PENGARAIAN POTONG 5 EKOR SAPI DAN 1 EKOR KAMBING
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA