Bagansiapiapi, Liputanonline.com - Sejumlah Dok kapal milik pengusaha di Rokan hilir terus bergeliat  dan  berproduksi, dari informasi masyarakat Dok kapal tersebut diduga  milik pengusaha Bagansiapiapi bernama Ayong, Gian dan Koeng.

Usaha kapal tersebut diduga  sudah lama berlangsung tanpa hambatan,salah satu warga menyampaikan kepada awak media kamis (27/05/20).

Aktivis Lingkungan Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberatas, Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (IPSPK3-RI) Menanggapi persoalan tersebut, Ir. Ganda Mora.M.Si, menyebutkan, bahwa usaha kapal kayu tersebut harus segera di hentikan sebab sesuai dari penelitian kami dan pemantauan bahan baku mereka berasal dari Hutan Produksi yang di peroleh tanpa izin dan tanpa dokumen, sehingga pengusaha tersebut diduga melakukan usaha dengan tanpa memikirkan kerugian negara dan rusaknya lingkungan hidup.

Berdasarkan investigasi kami bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa hambatan, padahal kegiatan tersebut diduga telah melanggar UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan juga UU no 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga bisa dijerat dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah, namun ancaman undang undang tersebut tidak cukup bagi mereka untuk menghentikan usaha, kami juga merasa prihatin terhadap banyaknya instansi yang berkompeten untuk menghentikan maupun menindak kegiatan tersebut misalnya, Gakum KLHK, Gakum DLHK dan pihak kepolisan namun justru tidak menindak padahal kegiatan tersebut terang terangan dan cukup besar , maka kita menghimbau agar kegiatan tersebut dihentikan dan para pelaku di sidik untuk mempertanggungjawabkan kerusakan hutan dan lingkungan  tersebut, sebut Ganda Mora kepada awak Media, Kamis (27/05/20).

Lebih lanjut Ganda Mora menyebutkan akan segera buat laporan resmi ke Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan dan juga ke Polda Riau agar segera turun langsung kelapangan industri kapal kayu tersebut agar kerugian Negara dan perusakan lingkungan dapat di hentikan, kita tidak anti dengan pengusaha industri kapal kayu, namun seharusnya mereka melalui prosedur hukum dan usaha , urus dulu persyaratan pengelolaan kayu sehingga memiliki dokumen resmi dan menjadi legal antuk nantinya dapat berkontribusi untuk penerimaan negara dan penerimaan bahan baku kayu terpola dan tidak merusak lingkungan, sebut Ganda mengakhiri  keterangan pers nya kepada awak media.*Tim*


Sumber:

Detakindonesia.co.id